Era JokoWi

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Membagi Beban Jakarta

Jakarta akan difokuskan sebagai kota bisnis, sedangkan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Mirip New York dan Washington, DC, di Amerika Serikat.

Ilustrasi: Edi Wahyono
Selasa, 9 Mei 2017

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas baru yang diberikan Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Bappenas membuat kajian tentang pemindahan ibu kota negara.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brojonegoro membenarkan rencana pemindahan ibu kota negara itu. Bahkan kali ini Presiden Joko Widodo sangat serius membahas masalah tersebut.
“Beliau yang meminta dibuatkan kajian yang lebih serius. Kan wacananya sudah ada. Pernah ke Jonggol, terus berhenti, terus Palangka Raya juga," ujar Bambang.
Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan laporan awal kepada Jokowi, khususnya tentang kondisi Jakarta saat ini. Termasuk kemungkinan jangka pendek, menengah, dan panjang Jakarta ke depan.
Berdasarkan dokumen Bappenas, Jakarta sebagai ibu kota dipandang sudah kurang efisien. Terjadi penurunan muka tanah, banjir, serta meningkatnya kemacetan akibat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro
Foto: Maikel Jefriando/detikcom

Urbanisasi dan degradasi lingkungan di Jakarta dan Pulau Jawa semakin tinggi. Hal itu telah berdampak pada perekonomian serta pembangunan nasional.
Pemindahan ibu kota diperlukan untuk pemerataan pembangunan dengan mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Selain itu, untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Indonesia.
Tak kalah penting, tujuan pemindahan ibu kota adalah menjaga Pulau Jawa sebagai pusat lahan pertanian. Dengan begitu, ketahanan pangan nasional dapat terus terdukung.
Bambang menambahkan, rencananya pemindahan ibu kota itu hanya untuk pemerintahan di pusat. Sedangkan pusat perekonomian dan bisnis tetap berada di Jakarta.
“Jakarta tetap menjadi kota bisnis. Sebab, memang dasarnya, ketika dijadikan ibu kota itu, Jakarta merupakan kota bisnis,” kata Bambang.
Model inilah yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dulu ibu kota Amerika Serikat ada di New York. Kemudian New York dikhususkan sebagai kota bisnis, sedangkan ibu kota Amerika dipindahkan ke Washington.

Presiden Joko Widodo
Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom

Meski sudah menentukan lokasi ibu kota di luar Jawa, hingga saat ini pemerintah belum memastikan di mana lokasi persisnya. Yang jelas, Palangka Raya kembali disebut sebagai kandidat kuat pengganti Jakarta.
Kalimantan Tengah sendiri sudah mencadangkan lahan untuk rencana lokasi ibu kota RI. Luasnya 300-500 ribu hektare. Lahan tersebut berada di tiga wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Katingan, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya.
Namun, masih ada pula opsi lainnya yang dikantongi Bappenas di Kalimantan, seperti Balikpapan, Kalimantan Timur. "Pokoknya di luar Pulau Jawa, saya belum sebutkan nama kotanya," tutur Bambang.
Bila jadi Kalimantan yang jadi pilihan, pemindahan ibu kota itu sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Tim Visi Indonesia 2033 pada 2009. Tim ini beranggotakan Andrinof Chaniago, Ahmad Erani Yustika, M. Jehansyah Siregar, dan Tata Mustasya.
Mengutip dokumen Tim Visi Indonesia 2033, Kalimantan, tepatnya bagian selatan, adalah kawasan tengah Indonesia. Hal itu akan membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa, yang dihuni oleh 59 persen penduduk nasional, tidak terlalu tinggi.

Kedua, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang sejauh pelestarian lingkungan berjalan dengan baik.
Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman gempa bumi di Indonesia.
Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.
Meski menyebut wilayah selatan Kalimantan, Andrinof mengatakan masih ada kawasan lainnya di Pulau Borneo yang potensial. Bisa juga Palangka Raya. Yang jelas, ia menegaskan, Kalimantan lebih potensial dibanding daerah lain.
“Dibandingkan daerah lainnya kan lebih mending daerah kalimantan. Banyak pilihan tempat. Yang spesial banyak di Kalimantan,” ujar mantan Menteri/Kepala Bappenas ini kepada detikX.
Menurut Andrinof, perkara memindahkan ibu kota butuh waktu lama dan biaya yang besar. Menurut perkiraannya, bedol ibu kota dapat menghabiskan waktu 10 tahun dan biaya Rp 100 triliun.

Kemacetan di ruas Tol Dalam Kota Jakarta, Maret 2016
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Banjir di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Februari 2017
Foto: Grandyos Zafna/detikcom

"Kalau butuh waktu sekitar 10 tahun, ya rata-rata paling Rp 10 triliun biaya untuk membangun kota itu. Lalu habis itu total ya hampir Rp 100 triliun. Anggarannya APBN," Andrinof menambahkan.
Palangka Raya sendiri sudah punya gagasan sebagai ibu kota baru sejak era Presiden Sukarno. Bahkan pada 1950-an, Bung Karno sudah melakukan berbagai langkah dalam upaya menggeser ibu kota ke Palangka Raya.
Dosen arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Wijanarka Arka, mengatakan Palangka Raya memiliki luas 2.600 kilometer persegi. Sementara itu, kawasan perkotaan yang baru terbangun baru 50 kilometer persegi.
Ia menambahkan, pembangunan ibu kota di Palangka Raya ke arah timur sudah tidak memungkinkan. Sebab, wilayah di timur monumen pemancangan pembangunan Kota Palangka Raya pada 1957 itu berupa lahan gambut.
“Yang punya peluang itu ya ke arah barat. Yang ke arah Tangkiling itu, tanahnya lebih tinggi itu,” ujarnya kepada detikX.

Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah
Foto: Dikhy Sasra/detikcom

Selain itu, wilayah barat masih banyak yang kosong. Sebuah kawasan baru, apalagi untuk pusat pemerintahan, sebaiknya tidak menempati area yang sudah banyak dibangun.
“Jadi misalnya dibangun di kawasan yang sudah terbangun itu sepertinya kurang mengizinkan. Karena dibangun pusat pemerintahan negara itu kan pasti desainnya baru lagi,” katanya.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sudah jauh hari menyatakan wilayahnya siap menjadi pengganti peran Jakarta. Saat ini proyek-proyek strategis juga terus dikebut di wilayahnya, seperti pembangunan pembangkit listrik dan jaringan kereta api.
“Dalam 20 tahun ke depan mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Beban itu perlu dibagi dan Kalimantan Tengah siap menjadi pusat pemerintahan baru di Indonesia,” kata Sabran

Sumber :  https://x.detik.com/detail/investigasi/20170509/Jakarta,-Sudahlah/index.php